JUNNAH.ID – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar kabut yang menghalangi pandangan. Di baliknya, ada ancaman kesehatan, pendidikan yang terhenti, kehidupan masyarakat yang terganggu, bahkan masa depan generasi yang dipertaruhkan. Ironisnya, ketika rakyat menghadapi ancaman tersebut, para elite justru kerap disibukkan dengan berbagai polemik dan perebutan pengaruh kekuasaan. Persoalan ini menjadi sorotan dalam kegiatan Bincang Hangat Tokoh Muslimah, Sabtu (14/11/2026) lalu di Bontang.
Mengangkat tema “Rakyat Sesak Napas, Lost Generation di Depan Mata, Mengapa Elit Malah Sibuk Saling Sikut?,” forum ini dihadiri sekitar 10 tokoh muslimah dari berbagai latar belakang profesi, sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan karhutla dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Berlangsung secara hybrid, kegiatan dibuka oleh Furi selaku MC daerah, kemudian dilanjutkan secara daring dengan dipandu moderator, Sherly. Dengan tagline “Bersama Mewujudkan Harapan Perubahan,” diskusi ini tidak sekadar menjadi ruang berbagi keprihatinan, tetapi juga mengajak peserta menelusuri akar persoalan dan mendiskusikan solusi mendasar.
Suasana diskusi mulai dibangun melalui pemutaran video yang menampilkan kondisi karhutla di berbagai daerah. Kobaran api, kepulan asap, serta gambaran masyarakat yang harus bertahan di tengah buruknya kualitas udara menjadi pembuka yang menggugah kesadaran peserta.
Tayangan tersebut mengingatkan bahwa dibalik hiruk-pikuk politik dan perebutan kekuasaan, ada persoalan besar yang menyangkut kehidupan banyak manusia. Ketika masyarakat membutuhkan udara bersih dan perlindungan, perhatian publik justru kerap tersita oleh drama spionase, sandera kekuasaan, dan saling sikut di antara elite politik.

Hadir secara daring sebagai pembicara kunci, Ustadzah Ir. Ratu Erma Rahmayanti yang menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla. Beliau mengingatkan bahwa dampak kebakaran tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi merembet hingga sektor pendidikan dan berpotensi melahirkan lost generation.
Ketika kualitas udara memburuk, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pun tidak serta-merta menjadi jalan keluar. Tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang memadai. Belum lagi kemampuan dan ketersediaan waktu orang tua untuk mendampingi anak belajar.
“Akibat karhutla ini banyak sekolah diliburkan. Ingin PJJ, tidak semua daerah dilengkapi dengan sinyal internet. Orang tua yang diharapkan mengajari belum tentu bisa. Inilah yang menjadikan lost generation bisa terjadi,” ungkapnya.
Sementara itu dampak karhutla dari sisi kesehatan dipaparkan oleh dr. Shinta Chairiah, Sp.P., M.M., dokter spesialis paru/pulmonologi. Beliau menjelaskan bahwa bahaya karhutla bukan hanya berasal dari asap yang terlihat, tetapi juga partikel-partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk ke sistem pernapasan manusia.
Paparan partikel tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta memperburuk kondisi penderita penyakit paru. Kelompok paling rentan meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit paru, serta pekerja lapangan yang harus beraktivitas di tengah udara tercemar.
Beliau juga mengungkapkan keresahan kalangan dokter paru atas meningkatnya kasus ISPA. Di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, muncul pernyataan pejabat yang justru dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
“Sungguh ironi pernyataan Menteri Kesehatan yang mengeluarkan statemen untuk beradaptasi dengan asap, padahal yang harus dihilangkan seharusnya adalah asap penyebab sesak napas,” pungkasnya.
Persoalan kemudian ditarik lebih jauh oleh Dr. Elida Novita selaku perwakilan akademisi. Beliau memaparkan bahwa wilayah yang paling banyak dan terluas mengalami karhutla berkaitan dengan kawasan yang masuk dalam wilayah konsesi, disusul kawasan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak cukup dilihat sebagai peristiwa alam semata. Ada aspek kebijakan, penguasaan lahan, pengawasan, dan kepentingan ekonomi yang perlu ditelusuri secara serius.
Dalam perspektif analisis sistem, persoalan ini berkaitan erat dengan paradigma kapitalisme yang menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama kegiatan ekonomi. Ketika pengelolaan sumber daya alam lebih banyak digerakkan oleh kepentingan akumulasi keuntungan, hutan dan lahan berisiko diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai bagian dari ekosistem kehidupan yang harus dijaga.
Akibatnya, keuntungan dapat terkonsentrasi pada pihak tertentu, sementara biaya kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat. Rakyat menghirup asap, anak-anak kehilangan waktu belajar, masyarakat menghadapi ancaman penyakit, dan alam menanggung kerusakan yang pemulihannya membutuhkan waktu panjang.

Pembahasan berikutnya disampaikan oleh pengamat politik, Qisthy Yetty Handayani. Beliau mengangkat perspektif Islam dalam memandang persoalan karhutla, termasuk bagaimana seharusnya negara mengelola sumber daya alam dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat.
Dalam Islam, alam bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi. Manusia diberikan amanah untuk memakmurkan bumi dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya.
Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik…” (QS. Al-A’raf: 56).
Lebih jauh, Islam memiliki aturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai untuk kepentingan pribadi atau segelintir korporasi. Negara bertanggung jawab mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat.
Dalam perspektif politik Islam, kekuasaan bukanlah sarana untuk memperkaya diri atau mempertahankan kepentingan kelompok, melainkan amanah untuk mengurus urusan masyarakat. Penguasa memiliki tanggung jawab melindungi jiwa, memenuhi kebutuhan rakyat, mencegah kerusakan, dan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai ketentuan syariat.
Penyelesaian karhutla melalui aturan Islam mencakup beberapa aspek yakni pengaturan kepemilikan sumber daya alam, pencegahan kerusakan lingkungan, perlindungan jiwa dan kesehatan masyarakat, jaminan pendidikan bagi generasi, pengaturan ekonomi dan distribusi kekayaan, dan penegakan hukum dan tanggung jawab penguasa.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Sesi tanya jawab menjadi ruang bagi peserta untuk menggali lebih dalam persoalan karhutla, menyampaikan kegelisahan, serta mempertemukan berbagai sudut pandang dari aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan, politik, dan Islam.
Ada satu pesan yang mengemuka di acara ini: persoalan karhutla tidak boleh dianggap sebagai bencana musiman yang akan dilupakan ketika hujan datang. Sebab, selama akar persoalannya tidak diselesaikan, ancaman yang sama berpotensi kembali menghampiri masyarakat.
Kontributor: Ida Ummu Maryam
Editor: Yusva Alam
