JUNNAH.ID – Beredar buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Kontroversi pun muncul.
Agung Wisnuwardana, seorang pemikir Muslim, dalam Akun IG: @agung.wisnuwardana memberikan kritiknya terhadap buku yang diluncurkan MUI dan Baznas pada 26 Agustus 2026 lalu itu.
Ia mengingatkan kembali peran utama ulama. Menurutnya, ulama tidak ditugaskan untuk memoles citra penguasa agar terlihat Islami.
“Tugas ulama adalah mengoreksi kekuasaan agar tunduk kepada Islam,” tegas Agung.
Ia menyoroti munculnya istilah “Islam ala penguasa”. Dalam sejarah, kita mengenal Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, hingga Muhammad Al-Fatih. Namun tidak pernah ada istilah “Islam ala Umar” atau “Islam ala Salahuddin”.
“Karena dalam Islam, bukan penguasa yang menjadi standar. Justru penguasalah yang harus diukur dengan Islam,” jelasnya.
Agung menilai, ketika muncul istilah seperti “Islam ala Prabowo”, pertanyaannya harus dibalik. Bukan “seperti apa Islam ala Prabowo”, melainkan “seperti apa Prabowo dan kebijakannya menurut Islam”.
Dengan hukum apa ia memimpin? Dengan prinsip apa ekonominya dijalankan? Dengan standar apa kebijakannya ditentukan?
Bagi Agung, ini bukan soal suka atau tidak suka kepada pribadi Prabowo. Ini persoalan prinsip. Islam bukan alat branding politik dan bukan aksesori kekuasaan.
Sebanyak apa pun kata “Islam” ditulis dalam buku, hal itu tidak otomatis membuat kebijakan seorang penguasa menjadi Islami. Standar keislaman tetap Al-Qur’an dan As-Sunnah. Allah berfirman bahwa menetapkan hukum hanyalah hak Allah.
“Jangan sampai Islam hanya dipanggil saat butuh legitimasi. Islam boleh jadi simbol, tetapi jangan hanya jadi dekorasi. Islam harus jadi standar,” tutup Agung.
Editor: Yusva Alam