JUNNAH.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk segera menentukan sikap tegas terkait rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Meski gelombang penolakan dari MUI dan ormas Islam terus mengalir, hingga saat ini belum ada keputusan pembatalan resmi dari pihak berwenang.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan penolakannya lantaran temuan keterlibatan Bocelli dalam penggalangan dana untuk militer Israel (Friends of IDF) serta konser di Tel Aviv.
MUI mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memprioritaskan stabilitas nasional dan sensitivitas isu Palestina di tengah masyarakat.
“Jangan dibiarkan masyarakat bimbang. MUI mendorong untuk bersegera, apa pun hasilnya,” ujar Sudarnoto seusai pertemuan bersama tokoh lintas agama dan aktivis di Kantor MUI, Jakarta.
MUI mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan berharap pemerintah mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan sebelum mengambil keputusan akhir.
Di sisi lain, kejelasan mengenai izin penyelenggaraan konser yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026 di kawasan Candi Borobudur dan JIExpo Kemayoran Jakarta tersebut masih menggantung.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Harso Susilo, mengungkapkan bahwa permohonan izin dari pihak promotor belum diterima oleh Kesbangpol Magelang maupun tingkat provinsi. Padahal, izin keramaian untuk artis asing merupakan wewenang pemerintah pusat.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan membantah isu yang menyebutkan bahwa izin konser Bocelli telah dibatalkan atau dicabut.
Roy menjelaskan bahwa proses penilaian kelayakan tempat masih berjalan dari tingkat Polresta Magelang hingga Polda Jateng untuk diteruskan ke Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) Mabes Polri. Sejauh ini, rekomendasi awal dari kepolisian daerah masih bernilai positif.
MUI menegaskan akan terus menyuarakan penolakannya apabila pemerintah pada akhirnya tetap mengizinkan konser tersebut berlangsung. Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian agar tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. (AI)
Sumber: Republika.co.id
Editor: Yusva Alam