JUNNAH.ID — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum, Dr. Wahiduddin Adams, menilai dukungan finansial bagi kelompok pendukung LGBTQ sangat besar, terorganisasi, dan memiliki jaringan yang luas.
Hal itu disampaikan Wahiduddin dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, Wahiduddin mengoreksi pernyataan Wakil Menteri Agama yang menyebut kelompok teroris, narkoba, dan LGBT memiliki pendanaan yang kuat. Menurutnya, kekuatan finansial kelompok pendukung LGBTQ jauh melampaui kategori kuat.
“Tadi saya terusik pernyataan dari Pak Wamenag tadi bahwa teroris, narkoba, LGBT ini kuat dananya, Pak. Enggak benar, Pak. Lebih kuat sekali, ternyata. Bukan hanya kuat, tapi lebih kuat dan dahsyat. Jadi kalau Bapak tadi bilang kuat, enggak benar. Dahsyat, Pak,” ujar Wahiduddin.
Ia mengatakan, besarnya kekuatan finansial dan tekanan jaringan tersebut pernah terlihat dalam proses legislasi nasional, khususnya saat pembahasan materi hukum yang berkaitan dengan kesusilaan.
Wahiduddin mencontohkan pengalaman saat pengujian materiil KUHP lama, khususnya Pasal 284 tentang perzinaan. Ia menyebut Jusuf Kalla pernah menguraikan besarnya kekuatan kelompok tersebut dalam proses legislasi. Kelompok yang menolak perubahan aturan itu dinilai memiliki daya tekan besar terhadap pembahasan revisi KUHP.
“Mereka beranggapan lebih baik mewarisi hukum kolonial daripada berubah lebih Pancasilais. Nah, oleh sebab itu, betul, Pak. Jadi tidak hanya kuat, sangat kuat, Pak,” katanya.
MUI Dorong Undang-Undang Pencegahan
Lebih lanjut, Wahiduddin menekankan perlunya instrumen hukum setingkat undang-undang untuk mengatur pencegahan penyebaran budaya LGBTQ. Menurutnya, Indonesia membutuhkan landasan hukum yang pasti dan dapat menjadi pedoman kebijakan di lapangan.
Ia menjelaskan, organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan MUI telah memiliki fatwa maupun pandangan keagamaan terkait persoalan tersebut. Namun, pandangan itu perlu diperkuat melalui instrumen hukum formal.
Tanpa pengaturan tegas di tingkat undang-undang, penerapan kebijakan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi itu, menurutnya, pernah terjadi dalam penerapan sejumlah peraturan daerah (perda).
Karena itu, penyusunan naskah akademik oleh Kemenag dinilai menjadi langkah untuk merumuskan landasan regulasi yang lebih jelas.
Wahiduddin berharap draf naskah akademik tersebut dapat dikawal hingga masuk pembahasan legislasi di DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg). Ia menilai regulasi formal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pencegahan. (AI)
Sumber: Arrahmah.id
Editor: Yusva Alam
