JUNNAH.ID – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis menegaskan, petugas haji untuk urusan ibadah harus beragama Islam. Pernyataan itu menanggapi gagasan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengusulkan pelibatan masyarakat lintas agama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Kiai Cholil pada prinsipnya mendukung semangat gotong royong dan kebersamaan. Namun, ia menegaskan bahwa toleransi dalam penyelenggaraan haji memiliki batas, terutama untuk ranah ibadah.
“Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah. Karena untuk pelaksanaan ibadah, petugas haji tidak boleh dari nonmuslim,” ujar Kiai Cholil, Ahad (1/11/2026).
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu, warga nonmuslim dimungkinkan terlibat dalam ekosistem penyelenggaraan haji, tetapi terbatas pada tugas teknis atau lapangan. Mereka tidak diperkenankan masuk ke ranah pelayanan atau pembimbingan ibadah haji.
“Tapi selagi masih ada yang muslim, baiknya itu yang muslim karena haji itu pelaksanaan ibadah yang khusus umat Islam. Toleransi dan ukhuwah itu ada tempat dan batasnya,” tegas Kiai Cholil.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/10/2026), Wamenhaj Dahnil mendorong pelibatan kelompok agama lain dalam pelayanan jamaah haji daerah. Menurut dia, hal itu dapat memperkuat nilai kebinekaan dan gotong royong sebagai karakter bangsa Indonesia.
“Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” ujar Dahnil, dikutip Ahad (1/11/2026).
Dahnil menilai pelibatan lintas agama merupakan cara menghadirkan praktik toleransi secara nyata. Toleransi tidak cukup diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga melalui kerja sama dan kontribusi bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Ia mencontohkan Sulawesi Utara sebagai daerah dengan keberagaman yang kuat. Ia telah meminta jajaran terkait mendorong keterlibatan kelompok agama lain, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di wilayah tersebut.
“Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia,” katanya.
Menurut Dahnil, gagasan tersebut juga membawa pesan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun haji merupakan ibadah umat Islam, semangat memberikan dukungan pelayanan kepada sesama merupakan nilai kemanusiaan yang dapat melibatkan siapa saja. (AI)
Sumber: MUI.or.id
Editor: Yusva Alam
