JUNNAH.ID — Pengusaha sound system di Jawa Timur meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meninjau ulang fatwa haram sound horeg. Permintaan itu disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Polda Jatim bertajuk Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, MUI Jatim telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg pada 12 Juli 2025. Fatwa itu mengharamkan sound horeg yang melebihi batas wajar hingga membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, serta mengarah pada kemungkaran.
Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, Kiai Ma’ruf Khozin, menilai peninjauan ulang atau peralataan fatwa tersebut cukup berat karena berpotensi memicu perdebatan di internal MUI.
“Jadi, untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat,” kata Kiai Ma’ruf usai FGD.
Menurutnya, larangan tetap larangan. Solusinya bukan mencabut fatwa, melainkan membuat turunan fatwa berupa penjelasan yang lebih luas agar tidak terjadi salah tafsir di daerah.
“Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas, sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah,” ujarnya.
Kiai Ma’ruf menegaskan, fatwa haram sound horeg bukan pendapat pribadi. Fatwa itu diputuskan setelah melibatkan ulama se-Jawa Timur dan menghadirkan dokter spesialis THT.
“Karena kami di Komisi Fatwa itu bukan fatwa perorangan, kami kemudian melibatkan para ulama se-Jawa Timur, kemudian juga menghadirkan dokter dari spesialis THT,” jelasnya.
Senada dengan Kapolda Jatim, Kiai Ma’ruf menyebut sound horeg atau sound karnaval tidak bisa dihentikan, tetapi harus diatur agar meminimalkan korban.
“Sound horeg atau sound karnaval ini tidak bisa dihentikan, tetapi diatur sehingga kemudian meminimalisasi korban nyawa, meminimalisasi orang yang mengalami kecelakaan karena sakit, ataupun yang lain,” tuturnya.
Beberapa hal yang menjadi keberatan MUI antara lain penari erotis, mabuk-mabukan, melewati jam istirahat, serta melintas di dekat anak kecil, tempat ibadah, dan rumah sakit.
Kiai Ma’ruf menyambut baik komitmen Kapolda Jatim yang baru untuk menegakkan aturan. Setelah ada kesepakatan dalam FGD, polisi dapat menindak pihak yang bertanggung jawab apabila ada korban.
Ia juga menegaskan pelanggaran selama ini dilakukan oknum, bukan semua pemilik sound horeg.
“Saya menyebut oknum karena tadi setelah berjumpa ada beberapa pemilik sound itu yang sangat mematuhi, jadi tidak bisa digeneralisasi karena ada ribuan orang,” pungkasnya. (AI)
Sumber: Detik.com
Editor: Yusva Alam
