BerandaPOVBedah Rumah atau Benahi Sistem?

Bedah Rumah atau Benahi Sistem?

Oleh:
Ida Wahyuni, S.Pd.I
Pemerhati Sosial Masyarakat

Memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman tentu menjadi impian setiap keluarga. Tidak harus mewah, yang penting cukup untuk berteduh, beristirahat, dan membesarkan anak-anak dengan tenang. Namun, di tengah mahalnya harga tanah, bahan bangunan, dan kebutuhan hidup, memiliki rumah layak masih menjadi perjuangan berat bagi sebagian masyarakat.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, terlebih jika melihat Kota Bontang yang dikenal sebagai kota industri dengan kekayaan ekonomi yang besar. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bontang pada 2025 mencapai 83,04. Sementara itu, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Bontang disebut mencapai sekitar 78,69 persen. Angka ini menunjukkan besarnya peran industri dalam perekonomian daerah.

Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat 433 rumah tidak layak huni yang membutuhkan perbaikan. Pemerintah Kota Bontang pun berupaya menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR untuk membantu penanganannya pada 2027.

Tentu program bedah rumah patut diapresiasi. Bagi keluarga yang selama ini tinggal di rumah dengan atap bocor, dinding rapuh, atau fasilitas yang tidak memadai, bantuan tersebut sangat berarti.

Namun, muncul pertanyaan, mengapa di kota yang kaya akan industri masih ada masyarakat yang kesulitan memiliki rumah layak?

Persoalannya tentu bukan sekadar rumah yang rusak. Ada masalah ekonomi yang lebih mendasar, mulai dari penghasilan yang tidak mencukupi, mahalnya kebutuhan hidup, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan upah layak.

Dalam sistem kapitalisme saat ini, rumah lebih banyak diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal sangat bergantung pada daya belinya.

Padahal, dalam Islam, rumah bukan sekadar bangunan, tetapi tempat menjaga kehormatan, mendidik anak, dan membangun keluarga yang bertakwa. Rumah yang baik tidak harus megah, tetapi harus aman, bersih, sehat, memiliki ruang yang cukup, serta mampu menjaga privasi penghuninya.

Islam juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam konsep pemerintahan Islam atau Khilafah, negara berkewajiban mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, termasuk tempat tinggal. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan kekayaan publik untuk kemaslahatan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, serta bantuan bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Karena itu, pemerintah semestinya tidak hanya mengandalkan bantuan CSR atau program bedah rumah yang sifatnya terbatas. Diperlukan kebijakan yang lebih mendasar agar masyarakat memiliki penghasilan layak, akses terhadap tanah dan hunian terjangkau, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Bedah rumah memang membantu memperbaiki bangunan, tetapi membenahi sistem diperlukan untuk memperbaiki kehidupan. Sebab, yang dibutuhkan rakyat bukan hanya rumah yang layak ditempati hari ini, melainkan juga kehidupan yang sejahtera dan terjamin untuk masa depan anak-anak mereka.

Sudah saatnya keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya industri, tetapi dari seberapa baik negara mengurus dan menyejahterakan rakyatnya.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terpopuler

Terbaru